Dia menyarankan tiga langkah teknis yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah guna mengembangkan UMKM hijau secara lebih konkret dan optimal. “Pertama, pemerintah perlu menetapkan dulu indeks ekonomi hijau sebagai indikator yang jelas, didefinisikan UMKM hijau itu yang seperti apa, saat ini kan belum ada kebijakannya,” katanya.
Kedua, lanjut Agus, perlunya pembuatan regulasi yang jelas dan memberikan edukasi mendalam bagi para pelaku UMKM atau masyarakat yang hendak membuka UMKM hijau tersebut.
“Ketiga dan yang paling penting, memberikan insentif pembiayaan bagi UMKM hijau,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas, Mahatmi Parwitasari Saronto mengungkapkan rencana pemerintah yang tengah mengembangkan UMKM hijau mulai 2025. Mahatmi mengakui pemerintah sadar bahwa UMKM hijau ini masih jauh dari harapan. Selain belum adanya kebijakan yang jelas, Mahatmi berujar rencana tersebut tengah digodok untuk penerapan di 2025.
“Sejauh ini, secara kebijakan belum ditetapkan dengan gamblang disebut bahwa UMKM yang hijau itu seperti apa. Jadi memang untuk yang tahun 2025 ke depan, kita mulai mau merambah ke UMKM hijau,” katanya dalam kegiatan peluncuran Small Business Barometer Study Report di Jakarta, Kamis (27/6/2024) lalu.
(abd)
